WEB3

Pemerintah Sumatera Barat (Sumbar) mengupayakan antisipasi banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota agar kedepan tidak terjadi lagi bencana yang lebih besar.

Sekretaris Daerah Sumbar, Ali Asmar mengatakan pihaknya sudah mengambil beberapa langkah terkait hal tersebut, yakni melakukan koordinasi dengan Provinsi Riau untuk mengatur tinggi permukaan air PLTA Koto Panjang. Pada batas tertentu pintu air harus dibuka untuk mengurangi ketinggian air di Pangkalan dan Kapur IX.

Selanjutnya menghentikan aktivitas penebangan pohon atau pembalakan liar di daerah hulu sungai dengan meningkatkan pengawasan oleh aparat dan masyarakat. Mengurangi dan mengevaluasi aktivitas penambangan galian C di aliran sungai Limapuluh Kota, melakukan normalisasi sungai dan pemeriksaan daerah aliran sungai sampai ke hulu untuk mencegah banjir bandang dan longsor. Kemudian memberdayakan masyarakat di daerah aliran sungai untuk pengurangan resiko bencana.

Senada Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Nurnas meminta pemerintah provinsi segera mengevaluasi izin galian C di Kabupaten Limapuluh Kota yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya longsor dan banjir di wilayah itu.

Ia menyebutkan dari data yang dihimpun, saat ini ada sekitar 41 izin usaha pertambangan (IUP) di Limapuluh Kota yang 34 diantaranya dalam tahapan operasi produksi dan tujuh lainnya dalam tahapan eksplorasi. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Sumbar karena IUP galian C di kabupaten dan kota lainnya tidak ada yang lebih dari 17 izin.

Sumber : AntaraSumbar.com